 |
PENDOBRAK - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi besar setelah secara resmi mengampuni mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernández dari dakwaan perdagangan narkoba yang sebelumnya membuatnya dijatuhi hukuman 45 tahun penjara.
Keputusan ini langsung menuai kritik tajam dari Partai Demokrat serta sejumlah anggota Partai Republik, yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan sikap keras Trump terhadap perdagangan narkoba di wilayah Karibia.
Pengacara Hernández, Renato Stabile, mengonfirmasi bahwa kliennya dibebaskan pada Selasa pagi (2/12/2025), hanya sehari setelah pengampunan penuh dan tanpa syarat itu ditandatangani. “Presiden Trump telah mengeluarkan pengampunan penuh dan tanpa syarat pada 1 Desember 2025. Presiden Hernández dibebaskan dari penjara pagi ini,” ujar Stabile melalui email kepada Al Jazeera.
Catatan Biro Penjara Federal menunjukkan bahwa Hernández—yang dua kali menjabat sebagai presiden Honduras—dibebaskan dari penjara keamanan tinggi USP Hazelton di Virginia Barat pada Senin, 1 Desember 2025. Gedung Putih mengonfirmasi pengampunan tersebut pada hari berikutnya.
Tahun lalu, Hernandez dijatuhi hukuman 45 tahun penjara karena terlibat dalam penyelundupan 400 ton kokain ke Amerika Serikat. Jaksa menggambarkan kasus ini sebagai “salah satu konspirasi perdagangan narkoba terbesar dan paling kejam di dunia”.
Selama hampir dua dekade, ia menerima suap jutaan dolar dari kartel narkoba untuk memperkuat posisinya di panggung politik Honduras. Departemen Kehakiman AS menyebut Hernández menggunakan kekuasaannya untuk memfasilitasi ekspor besar-besaran kokain ke Amerika Serikat.
Pengampunan ini muncul hanya beberapa hari setelah Trump secara terbuka meminta rakyat Honduras mendukung Nasry “Tito” Asfura, politisi sayap kanan dan sekutu dekat Hernández. Langkah tersebut dinilai sebagian pihak sebagai strategi politik yang membungkus kepentingan geopolitik AS di Amerika Tengah.
Namun, keputusan Trump menuai reaksi keras. Kritik datang dari berbagai spektrum politik, termasuk dari internal Partai Republik sendiri. Senator Bill Cassidy (R-La.) menulis di X: “Mengapa kita memaafkan orang ini lalu mengejar Maduro karena menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat? Tangkap semua penyelundup narkoba! Saya tidak mengerti mengapa dia diberi amnesti”, ujarnya.
Perlu diketahui, laporan The New York Times pada Selasa (4/11/2025) mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana serangan militer terhadap sasaran strategis di Venezuela, termasuk instalasi militer, dan merebut ladang minyak negara tersebut. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari kampanye agresif Washington melawan jaringan perdagangan narkoba yang disematkan kepada pemerintahan Nicolás Maduro, presiden anti-imperialis Venezuela.
Di satu sisi, Trump menegaskan perang tanpa kompromi terhadap kejahatan narkoba. Namun di sisi lain, pengampunan terhadap seorang tokoh yang terbukti memfasilitasi impor ratusan ton kokain ke AS memunculkan pertanyaan besar: apakah keputusan ini didorong oleh strategi geopolitik, loyalitas politik, atau pertimbangan lain yang belum terungkap?
Dalam dinamika politik internasional yang semakin kompleks, pengampunan Hernández menjadi simbol kontras antara retorika pemberantasan narkoba dan realitas politik yaitu politik ugal-ugalan Donald Trump. (AJ/Politico)